RUMAH MURAH KEMENPERA

rumah murah kemenpera

2012, Rumah Sangat Murah dari Kemenpera 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perumahan Rakyat akan terus melanjutkan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah serta penanganan rumah bagi warga baru di perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste.

Demikian diungkapkan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh dalam Laporan Kinerja Kemenpera 2011 dan Rencana Kerja Kemenpera 2012. Iskandar memaparkan, pembangunan rumah sangat murah dan murah merupakan satu dari lima program pro-rakyat klaster IV, dengan kelompok sasaran masyarakat nelayan dan masyarakat di daerah tertinggal.

"Kemenpera akan melanjutkan direktif Presiden dengan anggaran keseluruhan pada tahun 2012 sebanyak Rp 9,5 triliun," kata Iskandar di Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Menurut data rencana kerja Kemenpera 2012, pembangunan rumah sangat murah sebanyak 16.933 unit, sementara pembangunan rumah untuk masyarakat daerah tertinggal sebanyak 12.000 unit. Iskandar mengatakan, program rumah sangat murah ditujukan kepada masyarakat dengan pendapatan kurang dari Rp 1,2 juta per bulan seharga Rp 6-Rp 11 juta.

Untuk rumah murah, lanjut dia, ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan lebih besar sama dengan Rp 1, 2 juta, tetapi kurang dari Rp 2 juta dengan harga jual Rp 25 juta. Masyarakat tidak dikenai uang muka dengan bunga 6,42 persen dan tenor sampai dengan 15 tahun. Dengan tipe rumah 36 meter persegi, masyarakat dapat mengangsur Rp 220.500 per bulan.

Rumah di perbatasan

Iskandar menambahkan, program penanganan rumah bagi warga di perbatasan NTT-Timor Leste telah berhasil membangun rumah baru untuk 20.230 keluarga dari jumlah total warga baru sebanyak 104.436 jiwa. "Untuk rumah bagi warga di perbatasan sudah terbangun sekitar 2.000 unit," ujarnya.

Namun, kondisi perumahan yang dibangun ternyata sudah mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya didukung dengan PSU yang memadai. Selain itu, kondisi lingkungan hunian di kamp pengungsian di Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang juga tidak memiliki kepastian penyediaan tanah.