detik.com. Jakarta - Mudahnya akses penduduk Jawa Barat ke DKI Jakarta memberikan dampak timbulnya disparitas kawasan pemukiman. Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat menyatakan saat ini ada 2.848 kawasan pemukiman kumuh di Jabar.
Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat Eddy Nasution mengatakan jumlah penduduk Jabar sangat besar, hampir 1/5 dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga kebutuhan pemukiman sangat tinggi. "Kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersedian rumah atau hunian yang layak. Sehingga timbul titik-titik pemukiman yang kumuh dan tidak layak di Jabar," kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Menurut Eddy, saat ini setidaknya ada 2.848 kawasan kumuh dan tidak sehat di Jabaw yang bisa menjadi sumber-sumber penyakit. "Apalagi di Jabar, ada backlog (kekurangan suplai perumahan) sekitar 1,88 juta unit rumah," ujarnya. Selain itu, kata Eddy, makin mudahnya akses ke DKI Jakarta turut menimbulkan munculnya perumahan tidak layak huni di sepanjang akses jalan dari DKI Jakarta dan wilayah kawasan industri.
Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan pemukiman, namun cukup banyak kendala terutama dalam ketersediaan rumah susun. "Banyak masalah di pengadaan rusun, seperti tidak pastinya serah terima aset kepada usser walaupun bangunan sudah terbangun, serah terimanya belum bisa cepat, dan pemeliharaan rusun yang belum bisa dikelola pemerintah daerah, karena aset belum jelas," tandas Eddy.
Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat Eddy Nasution mengatakan jumlah penduduk Jabar sangat besar, hampir 1/5 dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga kebutuhan pemukiman sangat tinggi. "Kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersedian rumah atau hunian yang layak. Sehingga timbul titik-titik pemukiman yang kumuh dan tidak layak di Jabar," kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Menurut Eddy, saat ini setidaknya ada 2.848 kawasan kumuh dan tidak sehat di Jabaw yang bisa menjadi sumber-sumber penyakit. "Apalagi di Jabar, ada backlog (kekurangan suplai perumahan) sekitar 1,88 juta unit rumah," ujarnya. Selain itu, kata Eddy, makin mudahnya akses ke DKI Jakarta turut menimbulkan munculnya perumahan tidak layak huni di sepanjang akses jalan dari DKI Jakarta dan wilayah kawasan industri.
Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan pemukiman, namun cukup banyak kendala terutama dalam ketersediaan rumah susun. "Banyak masalah di pengadaan rusun, seperti tidak pastinya serah terima aset kepada usser walaupun bangunan sudah terbangun, serah terimanya belum bisa cepat, dan pemeliharaan rusun yang belum bisa dikelola pemerintah daerah, karena aset belum jelas," tandas Eddy.
Dinas yang berkaitan harus segera bertindak donk. jgn sampe tambah banyak hunian kumuhnya. bisa menyebabkan bencana tuh.
BalasHapus